Bentuk-Bentuk Human Trafficking di Indonesia

Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak.

1)      Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia

2)      Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia

3)      Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia

4)      Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri

5)      Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri

6)      Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia

7)      Trafficking/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain :

  1. Anak-anak jalanan
  2. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
  3. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
  4. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan
  5. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan anatar Negara
  6. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang
  7. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

2.5       Undang-Undang tentang Human Trafficking di Indonesia

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan :

1)      Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 287-298; Pasal 506

2)      UU RI No. 7 tahun 1984 (ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW; pasal 2,6,9,11,12,14,15,16)

3)      UU RI No. 20 tahun 1999 (ratifikasi konvensi  ILO No. 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja)

4)      UU RI No. 1/2000 (ratifikasi  konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan  Terburuk untuk Anak)

5)      UU RI no. 29/1999 (ratifikasi konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi Rasial)

6)      Keppres No 36/1990 ( ratifikasi konvensi Hak Anak)

2.6       Pencegahan dan Penanggulangan Human Trafficking  di Indonesia

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum.

sumber :
https://solopellico3p.com/beli-mobil-bekas/