Cakupan Kekuasaan Pengadilan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu, memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili itu, ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pada masing-masing lingkungan peradilan terdiri atas:[28]

  1. Kompetensi relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  1. Kompetensi absolut

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Dalam konteks hukum Islam, peradilan (al-qada’) berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil syar’i. Muhammad Salam Madkur mendefinisi kata putus atau keputusan yang mengikat yang bersumber dari pemerintah atau ketentuan-ketentuan dari hukum syar’i dengan cara memberikan ketetapan. Atas dasar itu menurut ahli fiqh kontemporer dari Mesir ini, maka lembaga al-qadā tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Alqur`an dan Sunnah, baik secara sārih (eksplisit) maupun isyarat.[29]

Selanjutnya akan dijelaskan lebih jauh mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing badan peradilan.

  1. Pengadilan Umum

Pengadilan Umum termasuk badan pengadilan yang menguruskan segala perkara hukum (baik pidana maupun perdata) yang terjadi di kalangan penduduk sipil. Pengadilan Umum mempunyai tingkatan sebagai berikut:

  1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing). Perkara-perkara diadili oleh seorang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. Daerah hukum pengadilan ini pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat kabupaten/kota. Pada Pengadilan Negeri ada seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang hakim dan panitera. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung.[30]

Sumber :

https://bingkis.co.id/ini-alasan-google-pilih-hantu-jinx-untuk-doodle-rayakan-halloween/