Dalam hal publikasi

Dalam hal publikasi

Dalam hal publikasi

Dalam hal publikasi
Dalam hal publikasi
Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak
  2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak
  3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari anggota persekutuan
  4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.
  5. Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan.

 

Sanksi atas pelanggaran kode etik profesi
Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan :
1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik antar lain berupa :
  • Teguran tertulis
  • Pemberhentian sementara
  • Pemberhentian tetap.

 

2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping
3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres
4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.
KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK MENURUT PASAL 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.03/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Kewajiban Konsultan Pajak:
a) Konsultan Pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan.
b) Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
c) Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:
  • memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
  • memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Pernyataan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

 

d) Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
e) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
f) Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
g) Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dan melampirkan fotokopi Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
i) Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.”