Gubernur Tolak Solusi SPP, Sekolah Harus Tetap Gratis

Gubernur Tolak Solusi SPP, Sekolah Harus Tetap Gratis

Gubernur Tolak Solusi SPP, Sekolah Harus Tetap Gratis

Gubernur Tolak Solusi SPP, Sekolah Harus Tetap Gratis
Gubernur Tolak Solusi SPP, Sekolah Harus Tetap Gratis

Sejak pengelolaan diambil alih pemprov, SMA/SMK di Kaltim mulai kesulitan pendanaan. Bantuan operasional sekolah (BOS) menciut. Nominalnya jauh dari kebutuhan riil. Sementara sekolah dilarang menarik sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) demi menutupi kekurangan tersebut.

Meski begitu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ngotot sekolah di Bumi Etam jenjang SMA/SMK harus tetap gratis. Tidak boleh ada pungutan SPP selembar rupiah pun kepada orang tua siswa. Itu merupakan komitmen dirinya sejak dipilih sebagai gubernur, empat tahun lalu. Apalagi, ucap gubernur, alokasi anggaran sudah memenuhi standar minimal yang disyaratkan konstitusi. Yakni 20 persen dari total APBD Kaltim.

“Kalau ingin memungut SPP lagi saya tidak setuju. Saya tidak membolehkan,” tegas Faroek saat ditemui di Lamin Etam, kompleks Kegubernuran, Jalan Gajah Mada, Samarinda, kemarin (14/8), dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Gubernur dua periode itu menyatakan, komitmen menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa Kaltim mulai jenjang SD, SMP, SMA sudah disepakati. Itu harus dipastikan tetap terselenggara meski kemampuan anggaran sedang turun.

Sebab, defisit keuangan tersebut tidak selamanya terjadi. Jika keuangan membaik, kesulitan keuangan yang dialami sekolah saat ini tidak bakal terjadi lagi. “Komitmen saya tidak pernah berubah. Alokasi 20 persen dari APBD untuk pendidikan. Kesehatan minimal 10 persen. Infrastruktur minimal 15 persen,” tutur politikus Nasdem itu.

Dikatakannya, kepala sekolah mesti maklum dengan kondisi keuangan pemprov yang tengah sulit. Namun, bukan berarti membiarkan proses belajar mengajar kepada siswa jadi terganggu. Kepala sekolah mesti melakukan penghematan untuk kegiatan yang belum perlu dan mendesak. Pendidikan gratis di Kaltim, lanjut dia, bukan semata keinginan dirinya. Melainkan ikhtiar untuk meringankan beban siswa maupun orang tua.

Dengan BOS yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi, siswa bisa fokus belajar. Buku-buku penunjang bisa tersedia gratis melalui bantuan pemerintah. “Apapun yang terjadi saya tetap mau gratis,” katanya.

Seperti diketahui, sejak pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK

dari kabupaten/kota ke provinsi, imbas penerapan Undang-Undang (UU) 23/2014, penerimaan BOS untuk SMA/SMK turun drastis.

Jika sebelumnya pemasukan sekolah berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Maka setelah pelimpahan hanya dari pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten/kota hanya memberi subsidi untuk sekolah jenjang SD dan SMP.

Saat ini, setelah pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi total BOS untuk SMA hanya sebesar Rp 2,4 juta per siswa per tahun. Sementara SMK hanya sebesar Rp 2,6 juta. Itu didapat dari BOS pemerintah pusat untuk SMA dan SMK sebesar Rp 1,5 juta per siswa per tahun. Sementara BOS dari provinsi untuk SMA Rp 900 ribu, dan SMK Rp 1,1 juta.

Total BOS yang diterima sekolah itu jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan hasil perhitungan Dewan Pendidikan Kaltim dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kaltim, BOS ideal untuk jenjang SMA/SMK se-Kaltim minimal Rp 4,7-5 juta per siswa per tahun. Artinya ada defisit yang diterima sekolah saat ini sekira Rp 2,1-2,3 juta per siswa per tahun. Imbasnya, banyak kegiatan sekolah mesti dikurangi bahkan dihapus.

Seperti kegiatan ekstrakurikuler, kepesertaan lomba, hingga tambahan penghasilan untuk pegawai dan guru honorer. “Honorer cuma dapat Rp 1,5 juta itu konsekuensi. Mau bagaimana lagi? Ibarat satu keluarga kalau mau belanja kurang ya gunakan apa yang ada,” tutur Awang Faroek.

“Kalau kondisi keuangan tidak seburuk ini tentu mereka (honorer) dapat yang lebih baik.

Maklumi ‘lah kondisi keuangan memang turun, saya jujur dan terbuka saja,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyatakan, saat kondisi keuangan dilanda badai defisit, partisipasi orang tua bisa jadi solusi. Apalagi, dalam UU 23/2003 dan Perda Kaltim 16/2016 pembiayaan pendidikan dimungkinkan dari orang tua. Selama, partisipasi orang tua sifatnya sah dan tidak mengikat.

“Perda ada ruang pelibatan orangtua. Tapi itu harus didukung pergub (peraturan gubernur), khususnya untuk mengatur mekanisme yang lebih teknis dan detail tentang sumbangan,” kata ketua DPW PPP Kaltim itu.

Pergub, tambah dia, sifatnya sangat penting. Karena jadi acuan agar sumbangan orang tua

tidak bersifat liar dan justru membebani masyarakat. Terkait mekanisme dan bentuk sumbangan, lanjut dia, bukan soal. Ada banyak opsi yang ditawarkan, salah satunya subsidi silang. Orang tua yang lebih mampu secara ekonomi dibebankan SPP lebih besar. Sementara yang tidak mampu diberikan SPP dengan nominal kecil, atau bahkan digratiskan.

“Pemerintah jangan kaku. Ada banyak model yang bisa diterapkan untuk menutupi kesulitan sekolah karena anggaran seret. Kalau dibiarkan berlarut-larut kasihan juga, honorer ada yang belum gajian hingga dua bulan karena masalah ini,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://www.givology.org/~danuaji/blog/694053/