Masa Orde Baru

Orde Baru (1966) melakukan pembenahan institusi politik, karena jumlah parpol yang banyak, tidak menjamin stabilitas politik.
Terjadi penyederhanaan partai politik : Partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai berbasis sosialis dan nasionalis (Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1975, Pemilu 1977 dan 1982 hanya diikuti 3 (tiga) peserta : PPP (ke-Islaman & ideologi Islam); Golkar (kekaryaan dan keadilan sosial); PDI (demokrasi, kebangsaan/ nasionalisme dan keadilan).

4) Masa/Era Reformasi
Berdasarkan UU No. 3/1999, partai-partai politik di Indonesia diberikan kesempatan hidup kembali mengikuti pemilu multi partai (diikuti 48 parpol).

  1. Kelompok kepentingan (interest group), dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Jenis-jenis kelompok kepentingan :
  • Kelompok Anomik (kelompok spontan dan tidak memiliki nilai/norma),
  • Kelompok Asosiasional (biasanya jarang terorganisir dan kegiatannya kadang-kadang),
  • Kelompok Institusional (merupakan kelompok pendukung kepentingan institusional : seperti partai politik, korporasi bisnis, dll.),
  • Kelompok Assosiasonal (merupakan kelompok yang terorganisir yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok dan memiliki prosedur teratur). Kegiatan kelompok kepentingan di dalam suatu negara,  sangat bergantung kepada sistem politik pemerintah apakah menerapkan sistem kepartaian tunggal/ dua partai/ lebih.
    • Pada sistem partai tunggal, kelompok kepentingan sangat dibatasi, karena pemerintahan totaliter. Pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba dll.).
    • Pada sistem dua partai/ lebih, kelompok kepentingan berpeluang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada umumnya dianut oleh negara-negara yang Demokratis.

Sumber :

https://finbarroreilly.com/