Pengertian Keuangan daerah

  1. Dalam penjelasan atas UU RI No. 17 Tahun. 2003 tidak dimuat uraian mengenai dasar pemikiran, ruang lingkup maupun kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan upaya penyatuan peraturannya. tetapi yang dimuat hanya menyangkut sebagian dari keuangan daerah yakni tentang penyusunan dan penetapan APBD;
  2. Penggunaan istilah keuangan daerah tidak konsisten, Contoh, UU RI No. 17 Tahun. 2003 dalam bab satu, ketentuan umum, sama sekali tidak dimuat pengertian dan istilah keuangan daerah. tetapi dalam bab-bab dan pasal-pasal berikutnya, istilah keuangan daerah digunakan juga, lihat pasal 6 ayat (2) huruf c; dalam pasal 10 bahkan ada istilah pejabat pengelola keuangan daerah;
  3. Anehnya istilah dan pengertian keuangan daerah baru diatur dalam PP RI No. 58 Tahun. 2005, bukan diatur dalam UU.
  1. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Akibatnya, istilah dan pengertian keuangan daerah tidak dimuat dalam UU ini, maka terkait dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, juga tidak dimuat dalam bab sendiri, tapi yang ada hanya bab tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara saja;
  3. Bagaimana makna, status dan hubungan keuangan negara yang kewenangan pengelolaan diserahkan pada gubernur, bupati dan walikota lalu statusnya berubah menjadi lingkup pengelolaan keuangan daerah;
  4. Dalam UU RI No. 1 Tahun. 2004 pejabat pengelola keuangan daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan APBD, sementara gubernur, bupati dan walikota tidak dinyatakan sebagai pejabat penanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 angka 19 dan 21 UU RI No. 1 Tahun. 2004). jadi dalam pelaksanaannya wajar jika ada anggapan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah (lihat kompas, 14 april 2009, korupsi APBD Manado).
  5. Tentang kepala daerah ditetapkan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sayang baru diatur dalam UU RI No. 32 Tahun. 2004 (Dengan Bab Tersendiri), lebih tepat kalau dimuat di dalam UU RI No. 17 Tahun. 2003.
  1. Hubungan Keuangan Negara Dengan Keuangan Daerah

v  Karena tidak ada pengertian keuangan daerah, maka status dan substansi dari keuangan daerah dalam hubungannya dengan keuangan negara, menjadi tidak jelas. misalnya, apakah keuangan daerah merupakan bagian atau tidak dari pada keuangan negara.

v  Kalau statusnya bukan bagian atau subsistem keuangan negara, (lihat UU RI No. 17 Tahun. 2003 Pasal 6 Ayat (2) huruf c) maka hubungannya dengan kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah oleh BAPAK menjadi kabur. misalnya apakah BAPAK atau badan pemeriksaan lainnya berwenang melakukan pemeriksaan atas keuangan daerahnya.

v  Selanjutnya, angka 2 di atas bila dikaitkan dengan bunyi UU RI No. 17 Tahun. 2003 Pasal 16 ayat (1) sebenarnya sudah tegas dan sejalan. dimana APBD selain sebagai salah satu komponen dari keuangan daerah, juga sebagai wujud pengelolaan dari keuangan daerah.

v  Pengaturan hubungan antara keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan yang dikelola oleh kabupaten/kota juga tidak dimuat, baik dalam UU RI No. 17 Tahun. 2003; UU RI No. 1 Tahun. 2004 maupun UU RI No. 32 dan 33 Tahun. 2004, tidak ada pengaturannya. Apakah perlu ada pengaturannya di dalam satu UU?.

  1. Tahun Anggaran

 

  1. Salah satu kendala keterlambatan dalam pelaksanaan APBD maupun penyusunan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah tidak sinkronnya waktu dari tahun anggaran. jika penyusunan anggaran pemerintah pusat adalah pada triwulan ke-empat tahun anggaran berjalan tapi penyusunan anggaran pemerintah daerah barulah bisa dilakukan pada triwulan ke-satunya, masuk diawal tahun anggaran barunya.

 

Sumber :

https://profilesinterror.com/mahasiswa-ui-ciptakan-pengganti-minyak-ikan/