Sejarah dan Perubahan Hukum Pajak di Indonesia

 

Menurut Sjibren Cnossen, seorang guru besar Erasmus Universitiet Rotterdam  masalah perpajakan adalah masalah ‘’book keeping’’ dimana istilah book keeping lazim diterjemahkan  dengan pembukuan. apabila suatu negara secara nasional mempunyai  book keeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan mengalami kesulitan dalam menyusun system perpajakan yang baik. Dengan demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara yang menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak.

Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai kurun waktu penjajahan Belanda, system perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeter yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak system pemungutan pajak berdasarkan pada official assessment. Pada system ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak ( fiskus ). Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu ketentuan perundang-undangan perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan. Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan system pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan self assessment system.

Self assessment system ini selanjutnya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Peran pembukuan atau akuntansi dalam perpajakan perlu ditingkatkan. Paket 27 maret 1979 dengan inpres No. 6 tahun 1979 dan keputusan menteri  keuangan No.108/KMK/077/1979 menyatakan bahwa wajib pajak diberikan keringanan dalam rangka penetapan pajaknya apabila laporan keuangan wajib pajak diperiksa oleh akuntan publik, sehingga pelaporan audit akuntan public digunakan sebagai dasar penetapan pajak, tanpa dilakukan koreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak akuntan public yang tidak dapat dipercaya dalam menyusun pelaporan audit sehingga paket 27 maret 1979 ini kemudian dicabut. Memasuki era baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan telah tegas diatr dalam pasal 28 undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ( KUP ) yang menyatakan:

  1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
  2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan waib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pengaturan kewajiban pembukuan sebenarnya juga diatur secara implicit di berbagai undang-undang seperti kitab undang-undang hukum dagang, undang-undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan undang-undang No.40 tahun 2007, dan undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal  sebagaimana telah dilakukan perubahan. Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap badan usaha untuk menyusun laporan keuangan, sehingga harus menyelenggarakan pembukuan. Cara menyelenggarakn pembukuan dan menyusun laporan keuangan haruslah berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan ( PSAK ) yang telah dilakukan pembaruan, terakhir dengan PSAK tahun 2009. Demikian pula dengan hubungannya dengan perpajakan bahwa kewajiban pembukuan merupakan bagian yang sangat esensial. Pembukuan menurut ketentuan perpajakan memiliki syarat- syarat sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

baca juga :