Susunan Badan Peradilan dan Dasar Hukumnya

UUD 1945 menyebut “Badan Peradilan” dengan “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman”, ketiganya sama maksudnya dan searti. Pasal 24 yaitu:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.”

Pasal 24 UUD 1945 dilaksanakan oleh UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU Nomor 14 tahun 1970 menyebut “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman” dengan “Badan Peradilan”. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut pasal 10 ayat (2) dan 11 ayat (2) dari UU tersebut, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan ia mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Oleh karena masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung (di bidang teknis fungsional yudikatif), artinya dibidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan Badan-badan Peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:[16]

  1. Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri (disingkat PN), Pengadilan Tinggi (disingkat PT), dan Mahkamah Agung (disingkat MA).[17]
  2. Lingkungan peradilan agama adalah Pengadilan Agama (disingkat PA), Pengadilan Tinggi Agama (disingkat PTA), dan Mahkamah Agung (disingkat MA).[18]
  3. Lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Militer (disingkat Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (disingkat Mahmilti) dan Mahkamah Militer Agung (disingkat Mahmilgung) yakni pada Mahkamah Agung.
  4. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (disingkat PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) dan Mahkamah Agung.[19]

PN, PA, Mahmil dan PTUN disbut pengadilan tingkat pertama karena ia adalah pengadilan sehari-hari yang pertama kali menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing-masing.

PT, PTA, Mahmilti dan PTTUN disebut pengadilan tingkat banding karena ia menerima perkara bandingan yang berasal dari pengadilan tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut juga judex facti, artinya perkara di tingkat banding (dalam hal banding) akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta-fakta maupun tentang bukti-bukti dan lain sebagainya seperti pemeriksaan selengkapnya di muka pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung tidak melakukan judex facti, karena Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas dalam hal-hal tertentu saja.

Apa yang diuraikan itu adalah menyangkut susunan badan-badan peradilan dalam bidang penyelesaian perkara (teknis fungsional yudikatif). Selanjutnya akan diuraikan susunannya di dalam bidang organisatoris, administratif dan finansial

Sumber :

https://airborn.co.id/survei-penjualan-iphone-melonjak-40-persen-di-china/